SUMBAWA– Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Pembinaan Statistik Sektoral bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, Rabu (4/6/2025), bertempat di Gedung PKK Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfotiksandi, Drs. Hasanudin, dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi, dan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Dalam sambutannya, Kadis Kominfotiksandi menekankan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pelaksanaan kegiatan statistik perlu memperhatikan aspek teknis seperti alokasi anggaran, lokasi, dan waktu. Namun yang terpenting adalah menyadari bahwa data yang valid dan akurat menjadi dasar kebijakan yang tepat. Pemerintah pusat kini semakin selektif dalam menerima proposal daerah, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya integrasi data ke sistem nasional,” tegas Hasanudin.
Kegiatan statistik, lanjutnya, bukan hanya tanggung jawab BPS semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh OPD. Untuk itu, setiap OPD diminta aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, dan pelaksanaan kegiatan statistik yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Termasuk permohonan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) serta pelaporan data yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Senada dengan Kadis Kominfotiksandi, narasumber dari BPS Kabupaten Sumbawa, Gusti Ketut Indra Dewi, S.ST., M.Sc., menyampaikan paparan mengenai kebijakan SDI dan penguatan kelembagaan statistik di daerah. Ia menegaskan bahwa OPD adalah produsen data yang sangat penting, karena data tidak hanya dihasilkan oleh BPS, melainkan juga oleh seluruh instansi sektoral.
Menurutnya pertemuan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi statistik, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Ini sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah yang terukur dan terencana.(bia)
