Parlementaria
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Media Wartaqita.com
SUMBAWA–Kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa seringkali terjadi. Masyarakat dibuat tidak nyaman. Mestinya harus ada solusi untuk menyikapi persoalan tersebut. Belum lama ini, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi Partai Golkar, Muhammad Zain, S.IP., yang akrab disapa Rozy, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melobi pemerintah pusat agar kuota gas bersubsidi ini ditambah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengakui adanya penurunan kuota dan masalah distribusi di lapangan.
Rozy menegaskan kuota LPG 3 kg yang ada saat ini sudah tidak layak dipertahankan. Ia menjelaskan, penggunaan gas melon tidak lagi terbatas pada masyarakat miskin, tetapi juga telah merambah sektor produktif seperti nelayan yang memakai gas untuk perahu dan petani untuk mesin pompa air. Selain itu, UMKM kini membutuhkan lebih banyak tabung.
Rozy menyoroti perbandingan kuota yang timpang dengan Kota Mataram. “Seperti contoh tetangga kita di kota Mataram dengan jumlah penduduk 441.147 jiwa, kuotanya 18.839 metrik ton. Sementara di Kabupaten Sumbawa dengan jumlah penduduk yang lebih besar, 526.000-an jiwa, jumlah gas yang sekarang hanya 12 metrik ton. Ini berbanding terbalik,” paparnya.
Kondisi ini semakin parah setelah kuota Sumbawa justru dikurangi dari 12 metrik ton (sekitar 4,3 juta tabung) menjadi 11 metrik ton. “Pada saat kuota masih 12 metrik ton saja masih kurang, apalagi dikurangi jadi 11 metrik ton,” keluh Rozy, seraya menambahkan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Ropang, pangkalan gas bahkan sudah tidak ada sama sekali.
Menurut Rozy, solusi mendesak bukan sekadar sidak. Yang lebih penting adalah melainkan penambahan kuota yang harus diperjuangkan oleh Pemda ke pemerintah pusat dan mengawasi distribusinya agar tepat sasaran.
Menanggapi keluhan masyarakat dan desakan DPRD,Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Khairuddin mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi dan penurunan kuota.
Berdasarkan kuota tahun 2025, Kabupaten Sumbawa hanya mendapatkan 11.596 metrik ton atau setara 3.865.333 tabung. Angka ini menurun dari tahun 2024 yang mencapai 12.194 metrik ton atau sekitar 4 juta tabung. Penurunan ini, diakibatkan oleh proses verifikasi dan konversi data penerima manfaat yang dianggap belum merata.
Menurutnya, pemerintah telah berulang kali mengingatkan agen dan pangkalan, bahkan Pertamina tak segan memotong kuota jika terbukti ada pelanggaran, seperti kasus salah satu agen yang dikurangi jatahnya 560 tabung.
Pemkab Sumbawa telah mengajukan surat permohonan penambahan kuota kepada Kementerian ESDM. Namun, hingga kini belum ada kepastian karena kuota nasional sudah dibagi rata. Meski begitu, Khairuddin memastikan Bupati dan Wakil Bupati akan terus melakukan follow-up agar kebutuhan elpiji subsidi masyarakat bisa terpenuhi secara adil dan merata.(bia)
