Parlementaria//
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Media Wartaqita.com
SUMBAWA–Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam rangka peningkatan kualitas dan cakupan program perlindungan sosial di Kabupaten Sumbawa.
SUMBARombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Turut hadir Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, bersama para anggota DPRD lainnya, yakni Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, Andi Rusni, S.E., M.M, Syamsul Hidayat, SE, Sandi, S.Pd., M.M, Kaharuddin Z, Alen Taryadi, S.H, M. Taufik, Ema Yuniarti, dan Sri Hastuti. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Ir. A. Yani juga hadir mendampingi bersama jajaran sekretariat, (30/07)2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, antara lain:
Usulan pengalihan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari pembiayaan APBD ke APBN, guna meringankan beban fiskal daerah dan memperluas jangkauan peserta.
Pembaruan data by name by address penerima bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Peningkatan perhatian terhadap tunjangan bagi penyuluh sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Permohonan petunjuk teknis (juknis) terbaru terkait pelaksanaan program-program Kementerian Sosial Tahun 2025 agar daerah dapat segera menyesuaikan perencanaan dan penganggaran.
Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sumbawa untuk memastikan masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial yang maksimal.
“Kami berharap usulan yang kami bawa mendapat respon positif dari Kementerian Sosial. Terutama soal PBI, ini penting agar masyarakat Sumbawa tetap terjamin kesehatannya tanpa harus terbebani biaya, dan daerah juga tidak terlalu berat menanggung anggaran,” ujarnya.
Nanang juga menekankan pentingnya validasi data penerima bansos secara berkala. “Data yang akurat akan membuat program bantuan tepat sasaran. Kami juga mendorong peningkatan kesejahteraan penyuluh sosial sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan,” tambahnya.
DPRD Sumbawa berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumbawa.(bia)
