SUMBAWA–Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Kali ini ke gudang Bulog di Kecamatan Lopok. Di lokasi tersebut, Wabup mendapati gudang sudah penuh dan belum memiliki ruang tambahan untuk menyerap hasil panen petani.
Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan dapat menghambat penyerapan gabah petani dan berdampak pada harga jual di lapangan.
Dari informasi yang diterima, salah satu opsi penyewaan gudang yang dimiliki oleh PT. BASA sebelumnya sempat menemui kendala. Pihak perusahaan tadinya belum bisa menyewakan gudangnya karena khawatir aktivitas penggilingan padi mereka terganggu. Terlebih PT. BASA mempekerjakan banyak karyawan tetap.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Ansori langsung bergerak ke lokasi perusahaan tersebut dan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Dalam pertemuan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah demi kepentingan masyarakat, khususnya petani.
“Bagaimana kalau gudang PT. BASA disewakan separuh saja untuk Bulog. Sebab kalau Bulog tidak punya gudang penyimpanan, maka hasil panen petani kita tidak akan terserap. Kasihan petani kita nanti menjerit karena harga tidak sesuai HPP,” ujar Wabup dalam dialognya.
Upaya negosiasi tersebut membuahkan hasil. PT. BASA menyepakati penyewaan sebagian gudangnya dengan kapasitas hingga 7.000 ton kepada Bulog. Kesepakatan ini disambut baik oleh Wabup, yang berharap sinergi semacam ini dapat menjadi contoh dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Wabup juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah, Bulog, dan pihak terkait mengenai kondisi gudang, baik beras maupun jagung.
“Kita harus saling menginformasikan soal kondisi gudang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kalau informasi tidak mengalir, kita tidak bisa ambil kebijakan tepat waktu. Ini soal kepentingan petani dan ketahanan pangan kita,” tegasnya.
Dengan kesepakatan ini, diharapkan proses penyerapan hasil panen petani di wilayah Sumbawa dapat berjalan lancar dan petani mendapatkan harga jual yang layak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). (bia)
