JAKARTA–Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) resmi melantik jajaran pengurus baru periode 2025–2030 di Ballrom Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (19/6/2025).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal (Purn) Tito Karnavian, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, seperti perwakilan Anggota Fraksi DPR RI, Ketua BPK RI, hingga unsur Lemhannas dan tokoh lembaga strategis lainnya. Acara pelantikan tersebut sekaligus penandatanganan MoU antara ADKASI dan LEMHANAS juga MOU dengan KADIN pusat.
Agenda tersebut dihadiri Gubernur LEMHANAS DR Ace Hasan Sadjili, wakil ketua BPK RI, Pimpinan komisi 2 DPR RI, KADIN pusat, perwakilan DPP partai dan lembaga negara lainya. Hadir pula Ketua DPRD Kabuoaten Sumbawa, Wakil Ketua II & Wakil Ketua III DPRD Kab. Sumbawa yang sekaligus mengikuti seminar.
Ketua Umum terpilih ADKASI 2025-2030 Siswanto, S.Pd,M.H menyampaikan pengurus baru ADKASI akan fokus pada penguatan kapasitas DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Kolaborasi antar-lembaga dan peningkatan peran serta DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat menjadi prioritas.Kolaborasi dan koordinasi yang efektif adalah kunci menciptakan daerah yang stabil, kondusif, sejahtera, dan makmur.
Momentum bersejarah ini juga menetapkan Wakil Ketua I DPRD Kab. Sumbawa H.M. Berlian Rayes,S.Ag.,M.M.Inov sebagai salah satu pengurus ADKASI. H.Berlian tercata sebagai Wasekjen Bidang Pemberdayaan Aparatur Negara.
H.Berlian yang juga Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Sumbawa berharap dengan amanah ini dapat membawa semangat baru buat ADKASI dalam kancah nasional. “Saya optimis bahwa kepengurusan DPN ADKASI kali ini mampu memperkuat peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah”jelasnya
Menurut H.Berlian, kehadiran para tokoh negara dalam pelantikan ini memperkuat legitimasi ADKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari daerah.
Dengan tagline Dari Daerah untuk Indonesia, ADKASI optimis dapat menjadi wadah transformasi parlemen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.(bia)
