Parlementaria
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Media Wartaqita.com
SUMBAWA–Meski pemerintah Kabupaten telah meraih predikat WTP dalam pengelolaan anggaran, namun DPRD meminta untuk Seriusi apa yang menjadi catatan BPK. Hal ini disampaikan Wakil ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry SH,MH saat pembahasan Badan Anggaran (16/6) 2025.
Rapat Banggar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov.. Ia menekankan bahwa meskipun Sumbawa meraih WTP, LHP BPK adalah “panduan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.”
“Kami akan memastikan semua catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius,” tegas Nanang, didampingi Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran anggota Banggar yang lengkap, mulai dari Edy Syarifudin, H. Zainuddin Sirat, Adizul Syahabuddin, Syamsul Hidayat, Syaipul Arif, M Zain, Ade Mudhita Nursyamsu, Sandi M Taufik, I Nyoman Wisma hingga Hj. Jamila dan Muhammad Faesal. Didampingi sekretaris DPRD Ir A Yani dan jajaran.
Dari pihak eksekutif, turut hadir Kepala Inspektorat I Made Patria AP, Kepala Bappeda ES Adi Nusantara, S.Sos.MT Sekban Bapenda Aulia Asman, M.EcDev dan Sekretaris BKAD Kaharuddin, SE M.Ec.Dev., serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbawa, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam kolaborasi ini.
Kepala Inspektorat Sumbawa, I Made Patria, menyampaikan bahwa perolehan WTP ini menjadi bukti pembenahan sistem keuangan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan pengawasan internal di Pemkab Sumbawa. “Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Hasil pembahasan, Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan lima rekomendasi kunci yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK:
Pertama : Penyusunan Rencana Aksi Komprehensif: Pemda didorong untuk segera membuat action plan yang jelas dan terukur untuk setiap rekomendasi BPK, lengkap dengan tenggat waktu dan penanggung jawab yang spesifik.
Kedua : Monitoring & Evaluasi Rutin: Inspektorat wajib menjadikan pengawasan dan evaluasi tindak lanjut BPK sebagai agenda rutin untuk memastikan efektivitas perbaikan.
Ketiga : Peningkatan Kapasitas SDM: Peningkatan keterampilan SDM pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa menjadi prioritas untuk mencegah temuan berulang.
Keempat : Apresiasi bagi OPD Transparan: Pemberian reward kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan dan menjunjung tinggi transparansi.
Kelima Transparansi Publik: DPRD mendesak Pemda untuk mempublikasikan progres tindak lanjut BPK di website resmi, mengajak masyarakat turut mengawasi demi akuntabilitas.
Dengan rekomendasi ini, DPRD Sumbawa berharap Pemkab dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, dan pada akhirnya, mewujudkan good governance demi kepentingan seluruh masyarakat Sumbawa. Prestasi WTP hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih efektif dan dipercaya.
