Parlementaria//
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Media Wartaqita.com
SUMBAWA–Aliansi Sumbawa Melawan (ASM), terdiri dari GMNI,SP Sumbawa, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan BMI mendatangi gedung DPRD Sunbawa. Aksi yang dilakukan di gedung wakil rakyat Senin (5/5) itu tergolong damai.
Beragam persoalan disampaikan. mendesak yang dihadapi masyarakat. Nur Wahdaniah jubir Aliansi Sumbawa Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait UU TNI nasib buruh migran, dan regulasi program food estate jagung.
Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Sirajudin, menyoroti masalah efisiensi anggaran yang tertuang dalam undang-undang. Mereka meminta DPRD untuk mengawasi dampaknya terhadap anggaran pendidikan. Ia mengungkapkan adanya kenaikan biaya di beberapa kampus yang berpotensi menghambat akses pendidikan. Ia juga menyinggung anjloknya harga jagung di Sumbawa yang semakin memperburuk kondisi petani, meskipun Perda perlindungan petani telah ada namun implementasinya dinilai lemah.
Perwakilan SP, Hadiatul Hasanah meminta pemerintah tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga menganalisis dampak lingkungan demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Perwakilan GMNI kembali menegaskan harapan adanya solusi konkret untuk permasalahan pertanian di Sumbawa.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang menyatakan kepeduliannya atas tuntutan yang disampaikan. Terkait harga jagung, DPRD mengakui keterbatasan dalam mengontrol pengusaha swasta dan fokus pada BUMN seperti Bulog. Mengenai efisiensi anggaran pendidikan, DPRD menegaskan tidak boleh mengurangi mutu pendidikan dan meminta mahasiswa melaporkan jika menemukan indikasi penurunan kualitas.
Sukiman dari Komisi IV menyampaikan pihaknya akan menggelar hearing dengan OPD terkait ketenagakerjaan untuk membahas isu buruh migran dan program peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Terkait masalah pertanian, ia menyebut Komisi II sering memfasilitasi pertemuan dengan Bulog, yang memiliki kuota pembelian jagung secara bertahap dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penyerapannya. Ia juga menginformasikan bahwa Perda perlindungan petani dapat diakses oleh publik.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Muhammad Takdir menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan data konkret terkait buruh migran yang bermasalah untuk membantu proses pemulangan. Mengenai Bulog, ia menyatakan kesiapan Bulog untuk membeli jagung dan menginformasikan rencana pemerintah pusat untuk membangun gudang penyimpanan sebayak 25 000 Se Indonesia. Ia juga mengingatkan agar i formasi terkait praktik curang dalam tata niaga jagung dapat dibuktikan. (bia)
