SUMBAWA–Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas dukungan yang diberikan dalam menyikapi permasalahan tenaga kesehatan Non ASN, khususnya mereka yang tidak terdaftar dalam database nasional dan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan persoalan ini, Pemerintah Daerah kata Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk melakukan pendataan terhadap tenaga Non ASN yang tidak memenuhi syarat maupun yang tidak mengikuti seleksi nasional.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang telah mengabdi tetap mendapat perhatian dan peluang yang adil dalam sistem kepegawaian nasional.
Pemerintah Daerah telah mengirimkan surat usulan pertimbangan pengangkatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) pada tanggal 17 September 2025. Surat tersebut berisi permohonan agar tenaga Non ASN yang telah didata dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini lanjut Wabup diharapkan dapat memberikan kejelasan status dan kepastian masa depan bagi tenaga kesehatan Non ASN, sekaligus menjadi bentuk keberpihakan terhadap para tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi nyata di bidang pelayanan kesehatan.
Pemerintah Daerah juga menegaskan akan terus mendorong upaya penyelesaian terhadap permasalahan kepegawaian Non ASN sesuai regulasi yang berlaku, serta membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya solusi yang berkeadilan. (bia)
